news24xx.com
Thursday, 21 Jun 2018

DPRD: Tidak Ada Pengalihan Fungsi Lahan

news24xx


DPRD: Tidak Ada Pengalihan Fungsi LahanDPRD: Tidak Ada Pengalihan Fungsi Lahan

News24xx.com -  Jikalahari menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sengaja mengubah status dan fungsi kawasan hutan 32 korporasi perkebunan kelapa sawit menjadi non kawasan hutan atau Area Peruntukan Lain (APL).


“Gubernur Riau menjadikan 32 korporasi perkebunan kelapa sawit dari illegal menjadi legal melalui draft RTRWP Riau 2016 – 2035,” kata Woro Supartinah, Koordinator Jikalahar, di Wagon Coffe, Jalan Ahmad Dahlan, Pekanbaru, Jum'at, 8 September 2017.


Menanggapi hal itu Wakil Ketua DPRD Riau H Noviwaldy Jusman menyatakan bahwa sebenarnya tidak ada masalah besar terkait draf tersebut.


"Tidak ada masalah besar terkait draft RTRW jika disahkan," katanya lewat sambungan telpon selulernya dalam talk show Green Radio bersama Jikalahari.


Deded, begitu sapaan akrabnya menjelaaskan salaah satu contoh Desa Pinggir di Duri, yang dahulunya Kawasan swakamargasatwa kini sudah jadi kampung.


"Ini luar biasa jadi inilah yang kita putihkan sebenarnya," kata dia.


Dalam acara yang mengusung tema untung rugi RTRW Riau itu, ditegaskannya tidak ada pengalih fungsikan lahan.


"Tak ada alih fungsi lahan, kami hanya merencanakan saja dan mengakomodir SK menteri saja," tegasnya


Seperti diketahui, bahwa nantinya DPRD akan melakukan Pengesahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Riau pada tanggal 11 September 2017 mendatang.

 

NEWS24XX.COM

Can be read in English and 100 other International languages





loading...
Versi Mobile
Loading...