Banyak Pejabat Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta Dicopot Usai Ada Pengaduan Kedubes China
Banyak Pejabat Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta Dicopot Usai Ada Pengaduan Kedubes China - Image Caption
News24xx.com - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah memindahkan sejumlah pejabat imigrasi dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menyusul pengaduan pemerasan yang diajukan oleh Kedutaan Besar China di Jakarta.
Kedutaan Besar secara resmi mengajukan pengaduan kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia, dengan tuduhan adanya warga negara Tiongkok yang menjadi sasaran pemerasan saat tiba di bandara Tangerang, Banten.
"Setelah meninjau data tersebut, kami telah mencopot semua pejabat yang disebutkan dalam laporan dari jabatan mereka di Bandara Soekarno-Hatta dan menggantinya dengan personel baru," kata Menteri Imigrasi Agus Andrianto pada hari Sabtu tanpa memberikan keterangan lebih rinci. "Investigasi internal saat ini sedang berlangsung."
Dalam surat tertanggal 21 Januari, kedutaan memberikan daftar insiden yang terjadi sejak Februari lalu, di mana pengunjung Tiongkok diduga diminta membayar petugas imigrasi sebelum diizinkan masuk.
"Tahun lalu, dengan bantuan dari Direktorat Konsuler Kementerian, Kedutaan Besar Tiongkok berkoordinasi erat dengan kantor imigrasi di bandara dan berhasil menyelesaikan 44 kasus pemerasan, memulihkan Rp 32.750.000 ($2.012) yang diambil dari lebih dari 60 warga negara Tiongkok," tulis kedutaan.
Surat itu juga mengusulkan agar pihak berwenang Indonesia memasang tanda-tanda dalam bahasa Mandarin, Indonesia, dan Inggris di pos pemeriksaan imigrasi, yang memperingatkan terhadap pemberian tip dan pemerasan.
Selain itu, disarankan untuk memperluas kebijakan tanpa tip kepada agen perjalanan Tiongkok untuk mencegah mereka mendorong wisatawan membayar biaya ilegal di pos imigrasi Indonesia.
Menteri Agus menyampaikan apresiasinya atas kerja sama KBRI dalam menangani dugaan pemerasan yang menyasar warga Tiongkok.
"Demi mengembalikan integritas dan meningkatkan pelayanan, kami telah menarik pejabat yang terlibat. Jika terbukti melakukan pelanggaran, kami akan mengambil tindakan tegas," kata Agus. ***