Jokowi: Tak Ada Risiko Megaproyek Nusantara Terhenti Meski Anggaran Dipangkas
Jokowi: Tak Ada Risiko Megaproyek Nusantara Terhenti Meski Anggaran Dipangkas - Image Caption
News24xx.com - Mantan Presiden Joko "Jokowi" Widodo menepis kekhawatiran bahwa pembangunan ibu kota baru Indonesia, Nusantara, akan terhenti karena pemotongan anggaran, dan menegaskan bahwa proyek tersebut merupakan usaha jangka panjang.
Pernyataan itu disampaikan Jokowi dalam acara Mata Najwa bersama Najwa Shihab , seperti dikutip dari kanal YouTube acara tersebut, Rabu.
Jokowi mengatakan pemindahan ibu kota penting dilakukan untuk memastikan pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh Indonesia. Ia mencatat bahwa sebagian besar kegiatan ekonomi negara ini terpusat di Jawa, tempat tinggal 56 persen penduduknya.
"Jika ini terus berlanjut, daya tampung Pulau Jawa akan kewalahan. Karena itu, kita perlu mendesain ibu kota politik di luar Jakarta, seperti Washington DC di Amerika Serikat atau Canberra di Australia," kata Jokowi.
Di tengah spekulasi bahwa langkah penghematan Presiden Prabowo Subianto dapat menggagalkan proyek tersebut, Jokowi menepis anggapan tersebut, dengan mengatakan, “Tidak ada risiko Nusantara akan ditinggalkan. Ini proyek jangka panjang—10, 15, bahkan 20 tahun.”
Iklan
Jokowi juga menggarisbawahi kompleksitas pemindahan ibu kota, membandingkannya dengan memindahkan rumah tangga tetapi dalam skala yang jauh lebih besar. “Semuanya harus disiapkan—sekolah untuk anak-anak pegawai negeri, rumah sakit, pasar, dan infrastruktur. Itu bukan tugas yang mudah,” imbuhnya.
Presiden Prabowo telah berjanji untuk melanjutkan proyek tersebut dan berencana untuk memindahkan kantornya ke Nusantara pada tahun 2028. Namun, sejak menjabat pada tanggal 20 Oktober 2024, ia belum mengunjungi lokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut.
Pemerintahan Prabowo telah mengalokasikan dana sebesar Rp 48,8 triliun ($3 miliar) untuk pengembangan Nusantara hingga tahun 2029, dengan fokus pada pembangunan fasilitas legislatif dan yudikatif. Namun, anggaran tahun ini telah ditangguhkan karena langkah-langkah penghematan fiskal.
Sejak pembangunan dimulai, pemerintah telah menghabiskan Rp 40 triliun untuk infrastruktur utama, termasuk jalan, jembatan, pelabuhan, dan fasilitas perumahan. Porsi terbesar—Rp 18,32 triliun—digunakan untuk jaringan transportasi, sementara Rp 12,09 triliun mendanai gedung pemerintah, sistem pengolahan air, dan fasilitas pengelolaan limbah. ***