Atasi Pemotongan DTD Rp 16 T, Pengamat Sugiyanto Dukung Langkah Gubernur Pramono Terapkan Strategi Dana on Call
Atasi Pemotongan DTD Rp 16 T, Pengamat Sugiyanto Dukung Langkah Gubernur Pramono Terapkan Strategi Dana on Call - Image Caption
News24xx.com - Pengamat Kebijakan Publik Sugiyanto mendukung langkah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa. Pertemuan tersebut membahas langkah strategis dalam menghadapi kebijakan pemotongan Dana Transfer ke Daerah (DTD) sebesar Rp16 triliun tersebut.
Dalam pertemuan itu, Pramono mengusulkan kemungkinan alternatif pembiayaan untuk menutup defisit melalui skema penempatan dana on-call pemerintah pusat di Bank Jakarta. “Skema ini serupa dengan kebijakan penempatan dana pemerintah pada bank-bank BUMN (Himbara) yang nilainya mencapai sekitar Rp 200 triliun,” kata Sugiyanto di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (7/10).
Usulan tersebut disambut positif oleh Menkeu Purbaya, dengan catatan bahwa dana harus dapat terserap secara optimal. “Dana tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pembiayaan daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta meningkatkan daya saing sektor produktif seperti UMKM dan infrastruktur perkotaan,” jelasnya.
Skema dana on-call ini dapat dikategorikan sebagai strategi mitigasi fiskal yang cerdas. Melalui mekanisme ini, proyek-proyek strategis yang dijalankan oleh pemerintah daerah, swasta, maupun BUMD berpotensi memperoleh dukungan pembiayaan melalui fasilitas pinjaman atau penyaluran kredit dari Bank Jakarta dengan memanfaatkan dana on-call tersebut.
“Atas langkah Gubernur Pramono tersebut, saya menilai tindakannya benar-benar canggih dan luar biasa. Saya tidak menyangka isu pemotongan DTD sebesar Rp15 triliun dapat direspons dengan begitu cepat dan inovatif. Saya bahkan tidak membayangkan munculnya strategi seperti ini yang memadukan kecerdasan fiskal dan keberanian politik,” kata Sugiyanto.
Langkah cepat dan strategis Pramono ini dinilai sangat inovatif karena membuka peluang bagi Bank Jakarta untuk memperoleh penempatan dana on-call sebesar Rp10–20 triliun. Jumlah yang cukup besar ini berpotensi memberikan dampak signifikan dalam membantu masyarakat Jakarta melalui peningkatan akses permodalan dan kredit dari Bank Jakarta.
Apabila usulan tersebut terealisasi, ujar Sugiyanto, kebijakan ini akan memperkuat likuiditas daerah, menjaga stabilitas fiskal, serta menjamin keberlanjutan program prioritas publik di bidang infrastruktur, pelayanan dasar, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. “Strategi ini mencerminkan mitigasi fiskal yang responsif, sehingga program-program penting dan strategis, baik yang dijalankan oleh BUMD, pihak swasta, maupun masyarakat, tetap dapat berjalan melalui dukungan pembiayaan dan fasilitas kredit dari Bank Jakarta,” papar Sugiyanto.
“Dalam konteks ini, saya berkomitmen untuk mendukung secara maksimal gagasan Gubernur Pramono. Sebagai bentuk dukungan konkret, saya berencana membentuk Tim Pemantau Kinerja Bank Jakarta guna memastikan implementasi kebijakan ini berjalan secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” bebernya.
Pemprov DKI sejatinya telah menyiapkan berbagai alternatif pembiayaan kreatif. Gubernur Pramono mengungkapkan bahwa APBD 2026 yang semula direncanakan sekitar Rp 95 triliun harus disesuaikan menjadi sekitar Rp 79 triliun.
Untuk menutup kekurangan tersebut, Pemprov DKI menyiapkan beberapa langkah seperti penerbitan obligasi daerah, pembentukan Jakarta Collaboration Fund (JCF), dan optimalisasi peran BUMD dalam mengelola potensi dana pemerintah pusat. Selain itu, kebijakan efisiensi dan rasionalisasi anggaran juga dilakukan tanpa mengganggu program-program strategis dan prioritas masyarakat. ***