Politisi Partai Golkar dari Komisi D DPRD Kota Depok Meradang, Progam UHC Dihilangkan Pemkot
Politisi Partai Golkar dari Komisi D DPRD Kota Depok Meradang, Progam UHC Dihilangkan Pemkot - Image Caption
News24xx.com - Politisi Partai Golkar yang juga Ketua Komisi D DPRD Kota Depok dari Partai Golkar , Supriatni meradang pasalnya program ungulan bagi masyarakat kurang mampu untuk berobat di rumah sakit ada wacana program Universel Health Coverage (UHC) mau dihapukan Pemkot Depok dalam tahun 2026.
“Program UHC yang diinisiasi atau diusulan sejak tahun 2014 membantu masyarakat miskin dalam berobat di RS masih sangat dibutuhkan,” tegas Supriatni, Ketua Komisi D DPRD Kota Depok dalam Sidang Paripurna Pertama tahun 2026 yang dipimpin Ketua DPRD, Ade Supriatna, Jumat (2/1).
Program UHC bukanlah produk kekuasaan, kepentingan politik, ataupun kebijakan instan pemerintah daerah, melainkan hasil perjuangan panjang sejak 2014 demi menjamin hak dasar kesehatan masyarakat khususnya warga Kota Depok mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis.
Progtam ini bukan sism salabim muncul, ujarnya ini hasil perjuangan anggota Komisi D DPRD sejak tahun 2014 bahkan pihak belajar dari kota lain di Indonesia seperti Tangsel hingga Mataram untuk melihat sistem kerjanya dan UHC barus terealisasi Desember 2023 dan warga sudah menikmati UHC tersebut.
Sebagai kota penyangga ibu kota dengan jumlah penduduk besar dan tingkat urbanisasi tinggi, Depok memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan seluruh warganya memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
Mengenai efesiensi anggaran, ucap Politisi Partai Golkar, menilai tidak begitu tepat karena Pemkot Depok telah mengalokasi anggaran Rp 103 miliar untuk program jeminan kesehatan sedangkan UHC membutuhkan dana Rp 170 miliar. “Artinya kelurangan anggaran Rp 65 miliar tidak mungkin di dapat Pemkot Depok untuk urusan kesehatan masyarakat Depok,” ujarnya.
Menurut dia, kalau ini dihentikan, pertanyaannya sederhana: kenapa harus dihentikan? Artinya, Depok bukan bertambah maju, tapi justru mundur.
Jika ada anggapan UHC dinikmati warga mampu, ujarnya warga memiliki ekonomi mampu tidak akan tergantung dengan UHC karena mereka memiliki akses langsung ke rumah sakit swasta dan layanan kesehatan premium. “Mereka bisa langsung ke rs swasta, minta kamar VIP dan bayar tunai,” tegasnya. ***