Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan PJUTS di Kementerian ESDM Diusut Bareskrim Polri
Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan PJUTS di Kementerian ESDM Diusut Bareskrim Polri - Image Caption
News24xx.com - Kasus dugaan korupsi pengadaan penerangan jalan utama tenaga surya (PJUTS) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diusut penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri.
Dalam pengembangan, penyidik telah melakukan penggeledahan di Kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM.
Hal itu dibenarkan Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Arief Adiharsa. Pihaknya, Kamis (4/7/2024) melakukan penggeledahan di Kantor Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM.
“Hari ini ada penggeledahan di Kantor EBTKE. Penyidik sudah di lokasi sejak pahi,” kata Arief.
Namun Kombes Arief tidak menjelaskan secara terperinci terkait kasus dugaan korupsi itu kini yang sudah masuk tahap penyidikan. Berapa pihak yang sudah dimintai keterangan dan periode kapan dugaan korupsi terjadi belum dibeberkan. “Kami jelaskan nanti,” ujarnya.
Informasi yang diperoleh menyebutkan, PJUTS merupakan salah satu langkah pemerintah dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Pengurangan ini melalui pemanfaatan energi bersih yang minim emisi dan ramah lingkungan untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) tahun 2060.
Adanya pemasangan PJUTS, pemerintah termasuk daerah dapat menghemat pengeluaran daerah untuk pajak penerangan jalan. Pada Desember 2023, Kementerian ESDM menyerahkan PJUTS ke empat pemerintah kabupaten/kota, yakni Pemkot Batam, Pemkab Pati, Bojonegoro dan Tuban.
Sesuai data, Pemerintah Kota Batam menerima 940 unit PJUTS yang dibangun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian ESDM tahun anggaran 2023. Sampai tahun 2022, total PJUTS yang sudah dibangun di 36 provinsi sebanyak 22.546 unit yang dapat menerangi jalan sepanjang 1.027 km.
Program PJUTS terlaksana lewat kerja sama antara pemerintah dan lembaga legislatif DPR RI Komisi VII. ***