Aky Jauwan dan Putrinya Eva Terpidana Pemalsuan Akta Ajukan PK tanpa Bukti Baru

Aky Jauwan dan Putrinya Eva Terpidana Pemalsuan Akta Ajukan PK tanpa Bukti Baru - Image Caption
News24xx.com - Aky Jauwan dan putrinya Eva Jauwan terpidana kasus pemalsuan akta mencoba melakukan perlawanan atas vonis Mahkamah Agung (MA) yang menghukum Aky dua tahun penjara dan Eva satu tahun penjara. Atas vonis itu, Aky dan putrinya mangajukan permohonan peninjauan kembali (PK) melalui Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara (Jakut). Dalam persidangan, Selasa (25/2/2025), terpidana menghadirkan Dr. Djoko Sriwidodo, dosen Universitas Bhayangkara sebagai saksi ahli.
Majelis hakim yang dipimpin Hakim Ketua R. Rudi Kindarto dengan Hakim Anggota Maryono dan Wijawiyoto sempat mempernyatakan, apakah ada bukti lain selain saksi ahli. “Tidak ada Yang Mulia, hanya saksi ahli saja,” kata kuasa hukum Aky Jauwan dan Eva, Lismanida Suhirman.
Menurut saksi memasukkan kalimat yang tidak sesuai fakta ke dalam akta melanggar pidana karena merugikan pihak lain. “Perbuatan itu menimbulkan kerugian bagi orang lain. Ini perbuatan melanggar hukum. Sebab, memasukkan keterangan palsu ke dalam sebuah akta secara otomatis telah menghilangkan hak orang lain,” tegas Djoko, sebagaimana dikutip POSKOTAONLINE.COM dari keterangan tertulis yang didapat pada Selasa (25/2/2025).
Dijelaskan saksi, sebuah akta sebelum ditandatangani harus terlebih dulu dibacakan dan pemohon akta harus mengerti isi akta tersebut. “Prosedurnya begitu, jika tidak dibacakan notaris bisa dipidana dan izinnya bisa dibekukan. Harus dibacakan. Tidak bisa langsung tandatangan tanpa tahu apa isinya,” tegas saksi.
Menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dhiki Kurnia (termohon) terkait syarat untuk pengajukan PK, menurut saksi Djoko, harus ada bukti baru (novum) yang belum pernah terungkap di persidangan. “Adanya bukti baru yang belum pernah diungkap di persidangan,” tutur Dr. Djoko.
Sebelumnya dalam putusan kasasi, MA menyatakan Aky Jauwan dan putrinya Eva terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan dan memasukkan keterangan palsu dalam akta sehingga keduanya kini harus mendekam dalam penjara. Terpidana Aky Jauwan kini menjalani masa hukuman dua tahun penjara di LP Cipinang, Jakarta Timur. Sedangkan terpidana Eva Jauwan menjalani vonis MA satu tahun penjara di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur.
Permohonan PK yang diajukan Aky Jauwan dan putrinya Eva melalui kuasa hukumnya Lismanida Suhirman karena mereka menilai MA keliru dalam memutuskan hukuman terhadap Aky dan putrinya Eva. Namun JPU Dhiki Kurnia selaku dalam tanggapannya atas memori PK kedua terpidana itu menyatakan, putusan MA sudah sangat tepat dan sesuai dengan perbuatan Aky Jauwan dan putrinya itu.
Dikatakan Dhiki, sesuai bukti yang diajukan ke persidangan kedua terpidana telah melakukan pemalsuan akta untuk kepentingan mereka. Barang bukti dan saksi yang diajukan di persidangan jelas menyatakan kedua terpidana telah melakukan pemalsuan dan memasukkan keterangan palsu dalam akta tersebut
Menurut Dhiki Kurnia, pertimbangan putusan MA RI No. 1634 K/Pid/2024 tanggal 17 Oktober 2024 terhadap Aky Jauwan dan Eva telah mendasarkan pada rangkaian fakta dan alat bukti yang sah sebagaimana diajukan di persidangan sebelumnya. Selain itu, keterangan saksi, ahli, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan Aky dan Eva saling bersesuaian baik langsung maupun tidak langsung. Bahkan ada beberapa saksi dalam keterangannya di persidangan saling berhubungan satu sama lainnya sehingga membenarkan adanya tindak pidana yang dilakukan kedua pemohon Aky Jauwan dan putrinya Eva.
Ditambahkan Dhiki, baik Aky maupun Eva sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Karenanya Dhiki meminta MA menolak permohonan PK terpidana Aky Jauwan dan Eva yang diajukan melalui kuasa hukumnya tanggal 21 Januari 2025 lalu. Dhiki juga meminta MA tetap menguatkan putusan MA RI No. 1634 K/PID/2024 tanggal 17 Oktober 2024. Apalagi dalam memori PK tidak ada bukti baru (novum) yang bisa dijadikan alasan untuk memperkuat permohonan PK. ***