Pengacara dan JPU Ditahan Kejati Jakarta Gelapkan Uang Korban Robot Trading
Pengacara dan JPU Ditahan Kejati Jakarta Gelapkan Uang Korban Robot Trading - Image Caption
News24xx.com - Pengacara korban Robot Trading Fahrenheit berinisial OS ditetapkan sebagai tersangka kasus penggelapan uang pengembalian para korban. Tersangka diduga bekerjasama dengan mantan jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Barat berinisial AZ.
Baik tersangka AZ mau pun OS kini keduanya ditahan penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. “OS sudah menjadi tersangka,” kata Kasipenkum Kejati DKI Jakarta Syahron Hasibuan kepada awak media, Jumat (28/2/2025).
Sehari sebelumnya pengacara OS masih berstatus saksi dalam kasus pengelalan uang pengembalian korban Robot Trading Fahrenheit. Usai dimintakan keterangan secara insentif, penyidik Kejati Jakarta pada Kamis sekitar pukul 21.00 WIB, OS resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Kejati Jakarta.
Sebelumnya penyidik Kejati Jakarta telah menangkap mantan Jaksa penuntut umum AZ. Ia diduga melakukan penggelapan uang pengembalian korban kasus “Robot Trading Fahrenheit” sebesar Rp11,5 miliar.
Sementara itu, Kepala Kejati DKI Patris Yusrian Jaya sebelumnya mengatakan, kasus ini bermula pada 23 Desember 2023. Saat itu dilaksanakan eksekusi pengembalian barang bukti kasus “Robot Trading Fahrenheit” sebesar kurang lebih Rp61,4 miliar.
Seharusnya, uang itu dikembalikan secara utuh kepada korban yang diwakili oleh kuasa hukumnya, yakni BG dan OS. Namun kedua kuasa hukum korban punya niat jahat dan menyusun rencana serta membujuk sang JPU berinisial AZ untuk menggelapkan dana tersebut.
Sisanya diambil OS dan BG sehingga para korban robot trading Fahrenheit hanya terima Rp 38,2 miliar, seharusnya Rp61,4 miliar.
Selain AZ, kuasa hukum korban berinisial BG juga ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini BG sedang menjalani pemeriksaan, sedang AZ telah ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan.
Pasal yang disangkakan terhadap Jaksa Inisial AZ yaitu Pasal 5 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 Huruf e, Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Tersangka BG dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999. Pasal ini terkait tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ***