Eks Karyawan Sritex Bisa ke Perusahaan Lain Tanpa Batasan Usia
Eks Karyawan Sritex Bisa ke Perusahaan Lain Tanpa Batasan Usia - Image Caption
News24xx.com - PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang mengalami pailit akhirnya memecat ribuan karyawan. Sekitar 10.669 karyawan menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat PT Sritex bangkrut. Per 1 Maret, PT Sritex secara resmi telah menutup operasionalnya.
Sementara itu, karyawan diberikan kesempatan terakhir bekerja pada Jumat (28/2/2025). Ribuan karyawan yang di PHK tersebut kemudian menjadi PR pemerintah terkait bagaimana mengantisipasi dan mencegah angka pengangguran bertambah.
Dalam hal ini, pemerintah memastikan agar para karyawan dapat tersalurkan ke perusahaan lain.
Kepala Disnakertrans Jateng, Ahmad Aziz menyebutkan, pihaknya bersama Kemnaker dan Disperinaker Sukoharjo sudah melakukan langkah-langkah penanganan dari adanya PHK tersebut. Ia juga menyebut bahwa perusahaan-perusahaan di Sukoharjo dan sekitarnya siap menerima limpahan karyawan yang baru saja di PHK dari PT Sritex.
"Perkembangan terbaru banyak perusahaan di Sukoharjo dan sekitarnya yang telah membuka 10 ribu lowongan kerja, mereka siap menampung," ujarnya, Sabtu (1/3/2025).
Terkait dengan batas umur, pemerintah juga meminta pihak perusahaan untuk memberikan kelonggaran persyaratan umur. Jika biasanya perusahaan melakukan perekrutan karyawan dengan batas umur maksimal 35 tahun, maka tidak berlaku bagi khusus eks karyawan PT Sritex.
"Persyaratan umur yang biasanya maksimal 35 tahun, ini lebih dari 35 (tahun) pun nggak masalah," jelas Aziz.
Lowongan tersebut berasal dari berbagai sektor, seperti industri garmen, plastik, sepatu, ritel, makanan dan minuman, batik, serta jasa.
Selain memfasilitasi mantan karyawan Sritex yang ingin kembali bekerja, pemerintah juga menyiapkan berbagai pelatihan untuk menunjang skill.
"Ada pelatihan-pelatihan yang disediakan baik di BLK Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, dan BLK milik kementerian yang berada di Semarang dan Solo," papar Aziz.
Menurut Aziz, pelatihan-pelatihan ini diberikan bagi eks karyawan yang ingin berwirausaha atau berdagang.
Selain itu, pemerintah juga akan memastikan para korban PHK mendapatkan semua haknya. Termasuk upah, pesangon, serta hak jaminan ketenagakerjaan seperti Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). ***