Menteri Trenggono: Kepala Desa Harus Bayar Denda Rp3 Miliar Terkait Tanggul Laut Ilegal
Menteri Trenggono: Kepala Desa Harus Bayar Denda Rp3 Miliar Terkait Tanggul Laut Ilegal - Image Caption
News24xx.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono mengatakan Kepala Desa Kohod Arsin harus membayar denda Rp 48 miliar ($3 juta) karena membangun penghalang laut ilegal di lepas pantai utara Provinsi Banten.
Penghalang tersebut, yang membentang lebih dari 30 kilometer, membatasi akses penangkapan ikan dan memicu kekhawatiran atas klaim teritorial yang melanggar hukum.
Pihak berwenang telah menetapkan Arsin dan seorang staf pemerintah daerah, yang diidentifikasi sebagai T, sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Mereka ditangkap karena diduga memalsukan dokumen yang memberikan hak kepemilikan tanah secara tidak sah di wilayah maritim.
"Pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kepala desa sudah mengakui perbuatannya secara tertulis dan wajib membayar denda dalam waktu 30 hari," kata Menteri Wahyu, Jumat.
Kasus ini telah menarik perhatian nasional, dengan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Angkatan Laut bulan lalu untuk membongkar penghalang dan melakukan penyelidikan menyeluruh.
Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan mendesak pemerintah memastikan denda ditegakkan, seraya menekankan tidak ada satu entitas pun yang kebal hukum.
"Tidak boleh ada kekuasaan yang lebih besar daripada negara. Negara tidak boleh kalah, apalagi terhadap mereka yang melanggar hukum," kata Daniel di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.
Selama kurun waktu Desember 2023 hingga November 2024, para tersangka diduga memalsukan dokumen untuk mengklaim kepemilikan wilayah laut atas nama warga desa setempat. Akibatnya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) menerbitkan sedikitnya 260 sertifikat tanah palsu.
Polisi telah menyita komputer, printer, stempel desa resmi, dan peralatan lain yang digunakan dalam pemalsuan tersebut. Penyidik ??juga menemukan bahwa para tersangka telah meminta bantuan seorang surveyor tanah berlisensi, Raden Muhammad Lukman, untuk melegitimasi klaim mereka. ***