Mahkamah Agung Perkuat Vonis 12 Tahun Penjara untuk Mantan Menteri Syahrul Yasin Limpo

Mahkamah Agung Perkuat Vonis 12 Tahun Penjara untuk Mantan Menteri Syahrul Yasin Limpo - Image Caption
News24xx.com - Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan menguatkan hukuman penjara 12 tahun, demikian diumumkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari Senin.
Putusan itu juga menegaskan kembali sanksi keuangan yang dijatuhkan kepada Syahrul. Ia diharuskan membayar kembali uang negara sebesar Rp 44,5 miliar ($2,7 juta) dan $30.000 dalam bentuk aset yang dicuri. Jika ia gagal melakukannya, hukumannya akan diperpanjang lima tahun lagi.
Juru bicara KPK Tessa Mahardhika membenarkan putusan tersebut, dan mengatakan bahwa putusan bersalah Syahrul telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat, yang berarti ia harus mulai menjalani hukuman penjara dan membayar denda sesuai perintah pengadilan.
Syahrul dinyatakan bersalah atas tuduhan memeras bawahannya saat menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2020-2023. Sejumlah pejabat senior Kementerian Pertanian memberikan kesaksian di pengadilan. Mereka mengungkapkan bahwa Syahrul meminta uang kepada bawahannya untuk membiayai pengeluaran pribadinya, seperti perjalanan ke luar negeri, parfum mewah untuk istrinya, mobil untuk putranya, hingga tagihan durian dan laundry untuk keluarganya.
Untuk memenuhi tuntutannya, anak buahnya terpaksa mencari dana dari para subkontraktor kementerian, yang jumlahnya mencapai sedikitnya Rp 44,5 miliar melalui jalur gelap.
Pada 11 Juli 2024, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 14 miliar kepada Syahrul. Namun, setelah ia mengajukan banding, Pengadilan Tinggi Jakarta tidak hanya menguatkan putusan itu, tetapi juga menambah hukumannya menjadi 12 tahun dan denda yang harus dibayarkannya menjadi Rp 44,5 miliar. Setelah itu, Syahrul mengajukan kasusnya ke Mahkamah Agung, yang kini telah menguatkan putusan itu, sehingga ia tidak punya pilihan hukum lagi.
Meski putusannya sudah final, Syahrul masih memiliki kemungkinan untuk mengajukan peninjauan kembali jika ia dapat menghadirkan bukti-bukti baru yang dapat mendukung kasusnya. ***