Lokasi Hotel Mewah Menambah Kontroversi dalam Pembahasan Hukum Militer
Lokasi Hotel Mewah Menambah Kontroversi dalam Pembahasan Hukum Militer - Image Caption
News24xx.com - Keputusan untuk menggelar diskusi tertutup mengenai amandemen UU Militer di sebuah hotel mewah di Jakarta semakin memicu kontroversi di tengah kekhawatiran publik tentang meluasnya pengaruh militer terhadap jabatan sipil.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mengusulkan revisi undang-undang militer yang berlaku, yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah jabatan sipil yang dapat diakses oleh perwira militer aktif. Diskusi yang sedang berlangsung di Hotel Fairmont telah memicu kritik, terutama di tengah seruan Prabowo untuk penghematan, yang melarang perjalanan, acara, dan upacara pemerintah yang tidak penting untuk memangkas pengeluaran negara.
Pada hari Jumat, tiga aktivis menyerbu ruang pertemuan hotel, mencoba mengganggu diskusi.
“Tolong hentikan pertemuan ini karena diadakan secara tertutup,” teriak Andri Yunus, salah satu aktivis, saat memasuki ruangan, membuat hadirin terkejut.
Meskipun ada kritik atas pilihan hotel mewah, anggota parlemen dan sekretariat DPR membela keputusan tersebut, dengan alasan bahwa tempat tersebut memberikan fleksibilitas dan istirahat yang cukup bagi peserta yang terlibat dalam diskusi maraton yang dimulai pada hari Kamis.
Utut Adianto, anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), menepis tudingan bahwa pertemuan itu merupakan beban yang tidak perlu bagi para pembayar pajak, dengan mencontohkan, pembahasan RUU sebelumnya juga dilakukan di hotel.
"Itu pendapat Anda. Tapi kalau dicek, kan biasa saja kalau rapat di hotel. Di Hotel Sheraton dibahas UU Kejaksaan, di Hotel Intercontinental dibahas UU Perlindungan Data Pribadi. Kenapa waktu itu Anda tidak mengkritik rapat-rapat itu?" kata Utut kepada wartawan di lokasi.
Akan tetapi, kedua pertemuan yang dirujuknya terjadi sebelum pemerintahan Prabowo menerapkan langkah-langkah pemangkasan biaya yang ketat.
Utut berpendapat, amandemen hukum militer memerlukan pembahasan yang mendalam dan panjang, dan para peserta perlu tetap fokus dan tajam hingga diskusi selesai.
Secara terpisah, Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar membela keputusan tersebut dengan mengatakan bahwa mengadakan diskusi di hotel tidak melanggar ketentuan apa pun. Meskipun anggaran sekretariat DPR dipotong 50 persen, dana tetap tersedia untuk rapat-rapat yang membahas masalah legislatif krusial, seperti revisi UU Militer, katanya.
"Diskusi ini sering berlangsung hingga dini hari dan dilanjutkan pada pagi hari. Kita harus memastikan bahwa semua peserta mendapatkan istirahat yang cukup di sela-sela sesi maraton," imbuh Indra seraya menegaskan bahwa Fairmont Hotel menawarkan tarif yang disetujui pemerintah dengan batasan anggaran.
Amandemen yang diusulkan bertujuan untuk:
- Memperluas jumlah peran sipil yang tersedia bagi perwira militer tugas aktif dari 10 menjadi 15 lembaga negara.
- Memperpanjang usia pensiun perwira militer dari 58 menjadi 60 tahun.
- Memindahkan struktur komando Angkatan Bersenjata dari Kementerian Pertahanan ke Kantor Presiden.
Aktivis demokrasi telah menyuarakan keprihatinan serius, memperingatkan bahwa perubahan ini dapat merusak supremasi sipil dan berpotensi membuka jalan bagi pemerintahan militer, yang mengingatkan pada rezim otoriter tiga dekade mantan Presiden Soeharto. ***