Perwakilan Ojol Tak Punya Akun Dinilai sebagai Pembuat Gaduh FGD Kemenhub
Perwakilan Ojol Tak Punya Akun Dinilai sebagai Pembuat Gaduh FGD Kemenhub - Image Caption
News24xx.com - Kericuhan yang terjadi pada acara Forum Group Discussion (FGD) yang digelar Kementerian Perhubungan pada Kamis (24/7/2025) lalu dinilai karena kurang ketatnya pengawasan pada peserta. Bahkan ada dugaan perwakilan ojek online (ojol) yang tidak memiliki akun pengemudi aktif juga hadir dalam kegiatan tersebut.
Seperti diketahui, dalam acara yang digelar Hotel Redtop, Pecenongan, Jakarta Pusat, dihadiri banyaknya peserta mulai perwakilan dari instansi, lembaga, stakeholder dan komunitas ojol. Seluruhnya datang untuk mendiskusikan terkait permasalahan seputar ojol seperti kenaikan tarif, bagi hasil, status kemitraan, dan lain-lain.
Unit Respon Cepat (URC) ojol menjelaskan kejadian yang dari awal acara terlihat sudah tidak kondusif, karena korban aplikator belum apa-apa sudah banyak interupsi yang tidak jelas. Apa lagi dari bagian roda empat merasa tidak di undang untuk acara tersebut yang mana ternyata FGD itu merupakan agenda khusus untuk ojol bukan taksol ataupun kurir pengakuan dari Pak Yani (Kemenhub).
“Tuduhan Garda terkait berat sebelah tentu tidak tepat, karena moderator pun faktanya tidak adil tanpa memberikan kesempatan kami dari URC untuk memberikan tanggapan dalam forum itu, padahal kami sudah berulang kali angkat tangan,” kata Humas URC, Erna yang hadir pada FGD Kemenhub, yang dikutip Sabtu (26/7/2025).
Di lokasi berbeda Ketua Umum Masyarakat Ojek Online Seluruh Indonesia (MOOSI), Danny Stephanus menambahkan, bahwa kurang ketatnya pengawasan saat FGD berlangsung. Bahkan, pihak penyelenggara kurang tegas karena banyak nama-nama yang tidak ada dalam undangan justru bisa masuk dan membuat keonaran.
“Bahkan ada juga sebagian orang yang tidak boleh masuk karena namanya tidak ada justru dapat masuk karena mengaku pada petugas kalau dirinya bagian dari URC atau komunitas lainnya yang diundang hanya untuk dapat masuk pada acara itu,” ujar Danny.
Danny menambahkan, banyak juga drama yang dimainkan oleh pihak korban aplikator, Garda maupun SPAI. Anehnya, ada yang tidak memiliki akun ojol tapi memaksa untuk bisa berbicara sehingga membuat keributan terulang kembali.
“Dari awal sudah disepakati bahwa yang dapat berbicara adalah yang memiliki akun ojol. Namun dari kubu korban aplikator (Garda, SPAI dkk) malah memaksa untuk berbicara padahal tidak memiliki akun, ditambah lagi dia menyerukan agar seluruh pihak termasuk Kemenhub yang tidak memiliki akun untuk keluar ruangan,” imbuh Danny.
“Kalau ngakunya mewakili ojol seluruh Indonesia, masa tidak punya akun ojol. Lah terus tahu dari mana penderitaan para ojol di jalan, bagaimana faktanya di jalan,” sambungnya.
Dirinya menilai, pihak korban aplikator seperti Garda, dan SPAI mungkin ingin terlihat eksis dalam acara tersebut, tapi tidak berpikir bahwa URC juga ada dalam ruangan. Sepanjang acara, perwakilan URC justru terlihat lebih tenang dan tidak banyak terlibat dalam adu argumen yang tidak jelas.
“Justru konflik yang terjadi di dalam antara kubu FDTOI dan korban aplikator (Garda, SPAI dkk). Namun, di penghujung acara justru dari pihak korban aplikator membuat ulah pada seorang perwakilan dari URC yang akhirnya berbuntut panjang hingga di luar hotel,” ungkap Danny.
“Seruan ‘main di luar’ pun mulai dilontarkan dari pihak URC pada pihak Garda yang memicu puluhan orang dari URC menunggu di luar hotel hingga membuat pihak kepolisian yang berjaga harus menurunkan 2 kompi personelnya untuk menenangkan massa URC yang terus berdatangan hingga pihak kepolisian pun kesulitan karena banyaknya massa URC,” jelas Danny.
Sebagai informasi, FGD Kemenhub kali ini merupakan agenda yang telah tertunda dari beberapa minggu lalu usai Kemenhub hadiri rapat dengan Komisi V DPR RI. Awalnya direncanakan pada 8 Juli 2025, kemudian diundur ke 15 Juli, kemudian merasa belum siap diundur ke 22 Juli tapi baru terlaksana pada 24 Juli 2025. ***