Gaza Terancam Lenyap! PBB Umumkan Bencana Kelaparan
Gaza Terancam Lenyap! PBB Umumkan Bencana Kelaparan - Image Caption
News24xx.com - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi menyatakan bahwa Gaza tengah menghadapi bencana kelaparan. Pengumuman itu disampaikan pada Jumat, 22 Agustus 2025, setelah tim ahli menemukan sekitar 500.000 warga Gaza berada dalam kondisi kelaparan katastropik.
Mengutip laporan NDTV, Kepala Bantuan PBB Tom Fletcher menegaskan bahwa krisis ini sebenarnya dapat dihindari. Namun, distribusi bantuan pangan terhambat oleh berbagai hambatan sistematis yang diberlakukan Israel. “Setelah 22 bulan konflik tanpa henti, lebih dari setengah juta orang di Jalur Gaza menghadapi kondisi bencana yang ditandai dengan kelaparan, kemiskinan, dan kematian,” demikian isi laporan PBB.
Dalam laporan terbarunya, panel keamanan pangan Integrated Food Security Phase Classification (IPC) yang berbasis di Roma memastikan kelaparan telah terjadi di Gaza sejak 15 Agustus 2025. Disebutkan bahwa sekitar 20 persen wilayah Gaza terdampak, dan angka ini diproyeksikan meningkat hingga mencakup dua pertiga wilayah pada akhir September, termasuk Deir el-Balah dan Khan Yunis. Jumlah penduduk yang terancam kelaparan diperkirakan melonjak menjadi hampir 641.000 orang atau sepertiga populasi Gaza pada akhir September 2025.
Laporan IPC juga menegaskan bahwa sistem pangan lokal di Gaza telah runtuh total. Sebanyak 98 persen lahan pertanian hancur atau tidak dapat diakses, populasi ternak musnah, penangkapan ikan dilarang, sementara akses terhadap air minum dan layanan kesehatan memburuk secara drastis.
Kementerian Luar Negeri Israel secara tegas membantah laporan tersebut. Pihaknya menolak klaim adanya kelaparan di Gaza dan menyebut temuan IPC “berdasarkan kebohongan Hamas yang disebarkan melalui sejumlah organisasi.” “Dalam beberapa minggu terakhir, bantuan dalam jumlah besar telah masuk ke Gaza dengan membawa bahan pangan pokok dan menyebabkan penurunan harga makanan secara signifikan,” demikian pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Israel yang dikutip Al Arabiya.
Kementerian Pertahanan Israel bahkan menyebut laporan IPC sebagai “dokumen politik yang terkutuk” dan menyatakan akan mengabaikannya. Badan Koordinasi Kegiatan Pemerintah di Wilayah (COGAT) yang mengawasi urusan sipil Palestina turut mengecam laporan tersebut, dengan menegaskan bahwa penilaian IPC tidak mencerminkan situasi nyata di lapangan.