News24xx.com -  Guru Besar IPB University Rachmat Pambudy mengungkapkan, saat ini kelapa sawit Indonesia terus dimusuhi pihak asing. Terutama dilakukan banyak negara yang tergabung dalam Uni Eropa.

“Kelapa sawit adalah senjata yang bisa dipakai untuk menyerang dan bertahan. Food as a weapon. Makanan itu senjata. Gunakanlah dengan bijak. Sawit bisa dipakai untuk menyerang dan bertahan,” kata Rachmat dalam diskusi bertajuk “Menjaga Keberlanjutan Industri Sawit dalam Pemerintahan Baru” yang digelar Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Kamis (04/07/2024).

Menurut Rachmat, Indonesia harus benar-benar memahami bahwa adalah sawit sesuatu yang luar biasa. Pasalnya sawit adalah senjata.

Petani sawit di Indonesia jelas lebih unggul dibandingkan orang Eropa. Di Eropa petaninya tak akan bisa kalaupun disuruh menanam kelapa sawit. Negara lain punya produk minyak makan yang merupakan kompetitor kelapa sawit.

Karena itulah sawit Indonesia terus dimusuhi. Sebab harga minyak sawit kelewat rendah. Sehingga minyak makan yang lain tidak mampu bersaing melawan sawit.

Sementara itu Ketua Kompartemen Media Relation Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Fenny Sofyan mengungkapkan, kampanye negative terhadap produk sawit di luar sangat gencar. Di India saja anak mudanya mulai anti sawit karena campaign-campaign negative ini.

“Tren bahwa tidak mau menggunakan kelapa sawit lantaran  bukan  minyak nabati yang hijau dan sustainable itu sudah mulai ke anak-anak muda di India dan Pakistan. Karena itu, kita jangan sampai terlena dan membiarkan hal ini terus terjadi,” ujarnya.

Kampanye Negatif terhadap Sawit

Menurut Fenny, kampanye negatif terhadap sawit sudah terasa di India sejak September 2023 tahun lalu. Pengusaha Indonesia mulai menyadarinya ketika hadir dalam gelaran 2nd Sustainable Vegetable Oil Conference di India.

Sedangkan Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat Manurung menyatakan,  ada keterlibatan asing dalam pembentukan regulasi soal sertifikasi standar mutu pengelolaan industri kelapa sawit berkelanjutan Indonesia (ISPO).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan. Mandatorinya akan dimulai 5 tahun setelah aturan itu terbit, yakni per 2025.

Dia mengaku telah mendapat laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait keterlibatan dana asing dalam pembentukan aturan ISPO. Dia lantas menceritakan alur pembentukan regulasi yang sudah ada campur tangan orang luar sejak awal.

Gulat sempat menanyakan PPATK, benarkah ada yang masuk terkait pembentukan peraturan tersebut? Ternyata memang benar. “Kalau dirupiahkan kurang lebih Rp 13 miliar masuk dana itu saat perancangan ISPO.

“Direvisi Perpres ISPO masuk lagi tersebut. Makanya kemarin saya lapor ke KPK ke Kejagung agar memeriksa tim itu,” tambahnya.

Yang merancang peraturan Perpres ISPO itu menurutnya dibayar negara luar. Uang Rp 13 miliar itu dibayar konsultannya. Setelah selesai di kasih ke Kementan, Kemenko. Draft yang mereka rancang sampai ke Presiden Jokowi.

Diakui Gulat para petani tidak siap dengan ketentuan ISPO tersebut. Terlebih dalam proses penyusunannya ia menyebut ada campur tangan pihak asing.

“Jungkir balik Apkasindo menahan jangan sampai Perpres itu diteken. Tapi ketika covid tahun 2020, mungkin karena sedang kita panik maka Pak Jokowi akhirnya meneken Perpres itu. Di situlah awal kehancuran para petani sawit. tegasnya. ***