Yandri Susanto Sebut Dana Desa Rp 71 Triliun Tak Terpengaruh Pemotongan Anggaran

Yandri Susanto Sebut Dana Desa Rp 71 Triliun Tak Terpengaruh Pemotongan Anggaran - Image Caption
News24xx.com - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto memastikan alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk 75.000 desa tahun ini tidak akan terdampak pemotongan anggaran pemerintah.
Pernyataan itu disampaikan Yandri usai menandatangani nota kesepahaman (MoU) program kemitraan ketahanan pangan dan makanan bergizi gratis antara Kementerian, Badan Gizi Nasional, TNI, dan sejumlah kementerian terkait pada Senin. Ia meyakini program pembangunan desa dan daerah akan terus berjalan tanpa hambatan, meski pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran.
"Alhamdulillah, dana desa sebesar Rp 71 triliun tidak akan mengalami pemotongan. Langkah efisiensi di Kementerian tidak akan mempengaruhi kinerjanya," kata Yandri, Senin.
Pemerintah berencana memaksimalkan pemanfaatan dana desa melalui kerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga. Yandri menegaskan, pembangunan desa menjadi prioritas yang memerlukan kerja sama lintas sektor, mengingat lebih dari 75.000 desa di seluruh Indonesia menghadapi tantangan yang perlu diatasi bersama.
Selain itu, Yandri juga menekankan pentingnya kerja sama dengan TNI, khususnya dengan para Perwira Pengawas Desa yang ditempatkan di desa-desa, untuk memperkuat pembangunan desa, khususnya di bidang ketahanan pangan. Targetnya, minimal 20 persen dana desa dialokasikan untuk ketahanan pangan.
Kementerian Desa juga bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional untuk mendukung program makanan bergizi gratis, yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi desa dengan melibatkan Badan Usaha Milik Desa dalam menyediakan bahan makanan, sekaligus memastikan kebutuhan gizi masyarakat setempat terpenuhi.
Anggaran belanja negara tahun 2025 dipangkas sebesar Rp 306,69 triliun, termasuk pengurangan anggaran kementerian dan lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer daerah sebesar Rp 50,59 triliun.
Sebagian dari penghematan tersebut akan digunakan untuk mendanai program makanan bergizi yang diperkirakan anggarannya mencapai Rp 375 triliun hingga akhir pemerintahan Prabowo. ***