KPK Diminta Usut Dugaan Mark Up Terkait Pembebasan Lahan Rawa untuk Pembangunan SMPN 35 Depok
KPK Diminta Usut Dugaan Mark Up Terkait Pembebasan Lahan Rawa untuk Pembangunan SMPN 35 Depok - Image Caption
News24xx.com - KPK diharapkan serius menindaklanjuti dugaan mark up pembebasan lahan untuk pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP N) 35 Depok. Kasus tersebut sudah dilaporkan sejak 21 Januari 2025 oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gelombang Depok.
“Kasus dugaan korupsi atau mark up milyaran rupiah di wilayah perbatasan Kota Depok dengan bukti dan data lengkap sudah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun kenapa sampai saat ini belum ada tindaklanjutnya,” kata Ketua LSM Gelombang Depok, Cahyo P. Budiman didampingi Sekretaris LSM tersebut, Fiqih Nurshalat, Rabu (19/2).
Semua bukti dan data yang lengkap sudah disampaikan ke KPK beberapa hari lalu, setelah ada penambahan bukti lain terkait dugaan mark up pembebasan lahan untuk pembangunan SMP N 35 Depok yang mencapai Rp 15,1 miliar anggaran tahun 2024 atas lahan seluas 4.000 meter milik Lie Peng Yang di Kelurahan Curug.
Menurut Cahyo, dugaan mark up terkait harga lahan sesuai NJOP di kawasan tersebut hanya Rp1.300.000 per meter, jika lahan dari total 7.416 M2 hanya dibayar sekitar 4.000 M2 oleh Pemkot Depok yang diajukan DPRD Depok tentunya nilai yang dibayar hanya sekitar Rp 4,5 miliar lebih bukan Rp 15,1 miliar kepada Ny. Titi Sumiati mantan anggota DPRD Depok periode 2014 – 2019.
Kejanggalan ini yang membuat LSM Gelombang meminta pihak KPK mengusut tuntas dugaan mark up pembebasan lahan rawa untuk pembangunan SMP N 35 Depok. Apalagi ganti rugi lahan itu bukan langsung ke ahli waris Lie Peng Yang namun kepada Ny. Titi Sumiati diduga tahu persis ada usulan Pemkot Depok mencari lahan untuk membangun SMPN 35.
Sementara, Kepala Disrumkim Depok, Dadan Rustandi, beberapa waktu lalu mengatakan, silahkan saja masyarakat menilai atau melaporkan kasus tersebut ke KPK yang jelas Pemkot Depok membayar ganti rugi lahan itu sudah sesuai aturan bahkan sudah dinilai tim apresial atau independen termasuk lintas Forkopimda Depok.
Terkait masalah ganti rugi yang begitu besar, imbuh dia, itu sesuai anggaran yang dimiliki Pemkot Depok untuk mencari lahan membangun SMP N 35 di Kelurahan Curug dan masyarakat Curug atau Cimanggis juga berharap adanya gedung SMP N di wilayah tersebut. ***