Mengejutkan, Gubernur Dedi Mulyadi Ungkap Penyimpangan Anggaran di Hari Pelantikan

Mengejutkan, Gubernur Dedi Mulyadi Ungkap Penyimpangan Anggaran di Hari Pelantikan - Image Caption
News24xx.com - Gubernur Jawa Barat yang baru dilantik, Dedi Mulyadi, bertekad menindak tegas penyalahgunaan anggaran di provinsi tersebut, dengan alasan dugaan penyelewengan anggaran di sektor pendidikan dan pemborosan pengeluaran untuk program-program yang tidak penting.
Berbicara segera setelah pelantikannya pada hari Kamis, Dedi mengungkapkan bahwa sebagian besar anggaran provinsi telah dialokasikan untuk program-program yang manfaatnya kecil atau tidak sama sekali bagi masyarakat Jawa Barat, termasuk studi banding, perjalanan dinas yang tidak penting, dan seminar.
"Praktik pemborosan uang negara untuk keuntungan pribadi di kalangan pegawai negeri sudah marak selama puluhan tahun," kata Dedi.
"Tidak akan ada lagi wisata rekreasi yang berkedok studi banding atau seminar yang tidak perlu. Kegiatan yang sudah berlangsung puluhan tahun itu tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat, hanya menguntungkan pegawai negeri melalui tunjangan perjalanan dinas," kata Dedi seusai acara pelantikan di Istana Negara, Jakarta.
Ia juga mempertanyakan alokasi anggaran sebesar Rp 730 miliar ($44,8 juta) untuk sistem telekomunikasi sekolah, sementara anggaran untuk pembangunan ruang kelas baru hanya ditetapkan sebesar Rp 60 miliar ($3,7 juta).
"Ini tidak masuk akal. Mereka mengalokasikan dana untuk teknologi digital bahkan sebelum membangun ruang kelas," katanya.
Mengalihkan Dana ke Layanan Publik yang Penting
Dedi berjanji untuk menghapus pengeluaran yang tidak penting dan mengalihkan dana untuk membangun rumah sakit, sekolah, dan jalan, serta membantu keluarga berpenghasilan rendah dalam renovasi rumah dan pemasangan listrik.
Ia juga mengumumkan rencana untuk mendistribusikan 200 ambulans ke daerah-daerah terpencil di Jawa Barat.
Realokasi anggaran untuk program yang lebih berdampak diperkirakan mencapai Rp 5,5 triliun ($337,6 juta).
"Setiap sen anggaran kita harus digunakan untuk program yang memaksimalkan manfaat publik. Saya tidak akan menoleransi pemborosan anggaran lagi," kata Dedi. ***