Dugaan Serobot Lahan di Musi Banyuasin, Kuasa Hukum PT SKB Desak Kemen ESDM Segera Bertindak

Dugaan Serobot Lahan di Musi Banyuasin, Kuasa Hukum PT SKB Desak Kemen ESDM Segera Bertindak - Image Caption
News24xx.com - Meski telah berlangsung sejak 2012, masalah penyerobotan lahan antara PT SKB dengan PT GPU di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, hingga kini belum menemui titik terang. Pihak PT SKB yang merasa lahannya diserobot PT GPU di wilayah itu, terus melakukan upaya hukum guna mencari keadilan.
Kuasa hukum PT SKB, Haris Azhar meminta Kementerian ESDM dan Polri serius menangani masalah yang menimpa kliennya. Apalagi, menurut dia, pekerja SKB dikriminalisasi ketika melakukan penghadangan terhadap alat berat milik GPU yang berusaha masuk ke area lahan SKB. Di sini, lahan PT SKB ditanami sawit, sementara lahan GPU dipakai pertambangan.
“Kuncinya ada di ESDM dan Polri. Idealnya menurut kami gelar perkara secara komprehensif. Polisi tidak bisa lagi bilang tidak karena situasinya sudah ada di depan mata,” kata Haris Azhar saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Rabu (19/2).
Haris mengaku sudah menanyakan persoalan ini kepada Kapolri, namun jawabannya dianggap sangat normatif. “Katanya akan diperiksa, tapi sampai hari ini tidak ada kabar,” ujar Haris yang juga aktivis HAM.
Sementara dengan Kementerian ESDM, Haris mengaku sudah menanyakannya dengan menemui pejabat setempat. Lagi-lagi, jawaban yang didapat kurang memuaskan. “Kementerian ESDM bicara hanya mengeluarkan IUP. Soal itu ilegal atau tidak, itu bukan wewenangnya,” ungkap Haris, menirukan jawaban pejabat Kemententerian ESDM pimpinan Bahlil Lahadalia tersebut.
Dalam pernyataannya, Haris kembali mendesak Kementerian ESDM dan Polri untuk melakukan rangkaian upaya menghentikan aktivitas penambangan PT GPU di atas tanah PT SKB tanpa izin. “Kepolisian RI agar menjalankan proses penegakan hukum pidana terhadap PT GPU secara adil atas dugaan pelanggaran-pelanggaran pidana,” tansas Haris. ***